 |
| Ilustrasi konflik Kashmir. (Reuters/Danish Ismail) |
Konflik yang berkepanjangan di Kashmir telah menjadi isu sentral dalam hubungan antara India dan Pakistan sejak kedua negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Perselisihan wilayah ini memiliki akar yang kompleks, mencakup perbedaan sejarah, latar belakang agama, dinamika geopolitik, serta pertimbangan keamanan nasional. Berikut adalah gambaran mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik di wilayah tersebut:
Latar Belakang Sejarah
Saat India dan Pakistan meraih kemerdekaan, bekas kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pemerintahan Inggris dihadapkan pada pilihan untuk bergabung dengan salah satu negara baru atau tetap merdeka.
Di antara wilayah tersebut, Jammu dan Kashmir menjadi sorotan khusus. Maharaja Hari Singh—penguasa yang beragama Hindu—memiliki opsi untuk menjaga kemerdekaan wilayahnya, meskipun sebagian besar penduduk daerah itu beragama Muslim.
Namun, setelah terjadi invasi dari kelompok bersenjata yang berasal dari Pakistan, Maharaja Hari Singh memilih untuk menandatangani Instrument of Accession dan bergabung dengan India. Keputusan ini langsung memicu konflik yang kemudian berkembang menjadi Perang India-Pakistan pertama pada 1947–1948.
Pasca perang, pembagian wilayah menghasilkan situasi di mana sekitar dua pertiga wilayah Kashmir dikuasai oleh India (yang mencakup Jammu dan Kashmir), sementara bagian lainnya, yakni sepertiga wilayah, berada di bawah kendali Pakistan (disebut Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan).
Selain itu, terdapat juga wilayah kecil yang diklaim oleh China, yakni Aksai Chin. Walaupun Resolusi PBB pada tahun 1948 mengajukan ide untuk mengadakan referendum guna menentukan nasib Kashmir, hingga saat ini belum ada realisasi atas langkah tersebut.
Konflik Militer dan Perang
Sejak konflik awal, kedua negara telah terlibat dalam beberapa peperangan besar yang secara langsung berkaitan dengan wilayah Kashmir.
Perang 1965: Pakistan berupaya memicu pemberontakan di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India, namun upaya ini berakhir dengan gencatan senjata.
Perang 1971: Walaupun perang ini lebih menonjolkan isu kemerdekaan Bangladesh, dinamika yang terjadi memperkuat posisi strategis India di wilayah Kashmir.
Konflik Kargil 1999: Pada insiden ini, kelompok bersenjata yang mendukung Pakistan menyusup ke wilayah Kargil di Kashmir, tetapi operasi militer India berhasil mengembalikan kendali atas daerah tersebut.
Pertimbangan Agama dan Identitas
Mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam, sementara negara India yang menguasai wilayah tersebut mayoritas beragama Hindu. Hal ini menimbulkan klaim dari pihak Pakistan yang berpendapat bahwa Kashmir seharusnya menjadi bagian dari negaranya karena kesamaan identitas keagamaan.
Di sisi lain, India menekankan bahwa Kashmir merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatannya, tanpa mempertimbangkan faktor keagamaan penduduknya.
Keterlibatan Kelompok Pemberontak
Sejak akhir 1980-an, muncul kelompok-kelompok bersenjata di Kashmir yang menuntut kemerdekaan atau integrasi dengan Pakistan. Kelompok-kelompok seperti Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed sering dikaitkan dengan kegiatan pemberontakan.
India menuduh bahwa Pakistan mendukung kelompok tersebut guna mengganggu stabilitas di wilayah Kashmir, tuduhan yang selalu dibantah oleh pihak Pakistan.
Perubahan Status Otonomi oleh India
Pada Agustus 2019, pemerintah India mengambil langkah kontroversial dengan mencabut Pasal 370 dalam konstitusinya—sebuah ketentuan yang selama ini memberikan status otonomi khusus bagi Jammu dan Kashmir. Keputusan ini memicu sejumlah pembatasan, seperti pengetatan komunikasi dan peningkatan kehadiran militer di wilayah tersebut. Tindakan ini dipandang oleh Pakistan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak warga Kashmir dan telah menimbulkan ketegangan diplomatik yang semakin tajam.
Insiden dan Ketegangan Terkini
Pada April 2025, terjadi serangan oleh kelompok bersenjata di daerah Pahalgam, Kashmir India, yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 26 orang dan luka-luka pada 17 orang lainnya. Kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut diduga memiliki hubungan dengan organisasi yang berbasis di Pakistan.
Serangan ini memicu reaksi keras dari pemerintah India, termasuk penangguhan Perjanjian Air Indus dan penurunan hubungan diplomatik dengan Pakistan, sehingga meningkatkan kekhawatiran atas eskalasi lebih lanjut antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir.
Dimensi Internasional
Konflik di Kashmir terus menarik perhatian dari komunitas internasional karena potensi eskalasinya, terutama antara negara-negara dengan persenjataan nuklir. Berbagai negara besar dan organisasi internasional telah menyerukan agar kedua negara melakukan dialog dan mencari penyelesaian damai.
Namun, upaya mediasi sering kali terhambat oleh kepentingan nasional dan ketegangan historis yang mendalam antara India dan Pakistan.
Dampak terhadap Masyarakat Lokal
Warga di wilayah Kashmir telah lama menanggung konsekuensi langsung dari konflik ini, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, gelombang pengungsian, serta dampak ekonomi yang signifikan. Konflik yang terus-menerus telah menghambat pembangunan dan menurunkan stabilitas sosial-politik di daerah tersebut.
Kawasan Kashmir tetap menjadi titik sentral dalam ketegangan antara India dan Pakistan, disebabkan oleh kombinasi faktor sejarah, identitas agama, dinamika politik, dan masalah keamanan.
Upaya penyelesaian konflik ini memerlukan dialog konstruktif, penghormatan terhadap hak-hak penduduk lokal, serta komitmen dari kedua belah pihak untuk menghindari kekerasan lebih lanjut.